Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama berusaha meningkatkan kualitas layanan katering untuk jemaah, yang membutuhkan asupan gizi cukup untuk menjalankan ibadah haji yang juga menuntut kekuatan fisik prima.
"Kita tak mau masakan rasa 'Nano-Nano' disuguhkan kepada jemaah haji Indonesia," kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis mengacu ke makanan dengan macam-macam rasa campur jadi satu.
Dia mengatakan tahun ini Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) Arab Saudi sepenuhnya mengontrol penyiapan makanan untuk jemaah haji mulai dari penyiapan bahan baku seperti beras, sayur mayur, ikan, daging ayam dan sapi, dan telur.
"Kita akan menempatkan petugas pengawas di sejumlah dapur perusahaan katering di Makkah dan Madinah," katanya.
Pengawasan penyiapan makanan jemaah haji tahun ini, ia melanjutkan, juga meliputi pengawasan cara memasak, dan penggunaan bumbu masak untuk memastikan hidangan yang tersaji bercita rasa Indonesia.
Kementerian Agama mempekerjakan seorang pengawas di setiap dapur serta menugaskan ahli gizi, dan ahli tata boga untuk memeriksa dan mengambil sempel makanan yang hendak didistribusikan.
Selain itu PPIH Arab Saudi telah meminta perusahaan katering yang dikontrak untuk menggunakan juru masak orang Indonesia.
Hanya dengan cara itu, menurut Sri, masakan dengan cita rasa yang tidak sesuai dengan lidah jemaah Indonesia dapat dihindari. Panitia penyelenggara pelayanan jemaah haji juga mengupayakan menu makanan untuk jemaah beragam.
Selain PPIH, otoritas setempat juga akan mengawasi seluruh proses penyiapan dan penyediaan makanan untuk jemaah haji.
"Rasa 'Nano-Nano' pada menu makanan bagi jemaah haji Indonesia tidak akan hadir di sini. Itu kita jamin tak akan ada lagi," kata Sri.
Makanan Jemaah
Pada musim haji 1436 Hijriyah/2015 Masehi, pemerintah akan memberikan makanan kepada jemaah haji selama di Makkah dan Madinah.
Di Makkah, makanan akan diberikan sehari sekali tujuh hari sebelum sampai sesudah wukuf di Arafah.
Meskipun hanya sehari sekali, penyediaan makanan untuk jemaah selama di Makkah diharapkan bisa mengurangi kesulitan mereka mendapatkan makanan dengan cita rasa Tanah Air.
Pemberian makanan untuk jemaah di Arafah dan Mina (Armina) selama 8-13 Zulhijah diatur sedemikian rupa sehingga jemaah tidak sampai kekurangan. Minuman akan terus menerus disediakan karena cuaca panas pada musim haji tahun ini.
Sri menjelaskan pula bahwa khusus di Arafah, perusahaan katering setempat akan memasak menggunakan kayu bakar karena penggunaan gas dilarang di kawasan itu.
"Cita rasanya bakal enak," katanya.
Sementara di Madinah, jemaah mendapat makanan dua kali sehari plus kudapan pada pagi hari.
Sri menyebut pemberian makanan untuk jemaah haji di Makkah tahun ini merupakan yang pertama dalam sejarah perhajian Indonesia.
Kementerian Agama sebelumnya pernah mencoba menyediakan makanan untuk jemaah haji Indonesia di Makkah namun tidak sukses karena kepadatan kota pada puncak musim haji menyebabkan penyaluran makanan terhambat.
Kontrak Katering
Sri Ilham Lubis mengatakan pemerintah menjalin kontrak dengan 25 perusahaan katering di Makkah dan 10 perusahaan katering di Madinah untuk menyediakan makanan bagi jemaah haji.
Menurut dia pemerintah sudah meneliti perusahaan-perusahaan tersebut dan menilai mereka punya rekam jejak baik.
Pemerintah juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan layanan dalam memilih perusahaan katering penyedia makanan untuk jemaah haji Indonesia.
Selanjutnya pemerintah akan memeringkat perusahaan-perusahaan katering yang sudah pernah digunakan supaya selanjutnya lebih mudah memilih penyedia paket makanan untuk jemaah haji di Tanah Suci.
Dia menjelaskan penyediaan makanan untuk jemaah haji merupakan bagian dari prasyarat penerapan program haji (e-hajj) dari pemerintah Arab Saudi.
Selain itu, ia melanjutkan, ada keinginan kuat dari Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji di Arab Saudi.
Koordinator Harian PPIH Indonesia di Arab Saudi Dharmakirty Syailendra Putra sebelumnya juga mengatakan bahwa penyediaan paket makanan untuk jemaah haji merupakan prasyarat penerapan program elektronik haji (e-hajj) 100 persen tahun depan.
Penerapan penuh program pemerintah Arab Saudi itu juga berdampak pada layanan penyediaan pemondokan dan transportasi.
"Kebijakan katering sudah termaktub dalam MoU dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan tahun depan harus dilaksanakan bahwa semua jamaah haji (selama) di Kota Makkah harus mendapat makan," katanya.
Menurut ketentuan, semua perusahaan katering harus memiliki dapur, tempat penyimpanan logistik, termasuk ruang dingin untuk menyimpan daging dan sayuran agar tetap segar, yang lokasinya tidak jauh dari pemondokan jemaah haji.
Dengan demikian, penyaluran makanan ke jemaah tidak akan terhambat saat puncak musim haji dan saat Kota Makkah padat.
PPIH yakin tugas pembagian makanan untuk jemaah haji di Makkah bisa berjalan baik karena tahun ini jumlah jemaah lebih sedikit dan pemondokan yang dulu di 12 wilayah sekarang hanya di enam wilayah yakni Jarwal, Misfalah, Masbahjin, Azizziyah, Sisyah dan Raudhah.
.jpg)
