Uji coba operasi Jalur Kereta Haramain sepanjang 480 km yang menghubungkan dua kota suci Makkah - Madinah akan dilakukan pada awal tahun 2015 ini, demikian disampaikan Menteri Transportasi Arab Saudi Jabara Al-Seraisry pada Desember (2014) lalu.

Ia mengatakan waktu itu, bahwa sebagian kereta pertama dari total 35 rangkaian kereta akan tiba di Arab Saudi dalam waktu dekat. Seperti dilaporkan ConstructionWeekOnline pada awal Januari ini, Talgo selaku perusahaan manufaktur dari Spanyol pembuat kereta cepat di proyek itu, telah mengapalkan unit keretanya menuju Jeddah, Arab Saudi.  Model kereta yang disuplai untuk proyek ini ialah  kereta-cepat TALGO 350, yang lazim dikenal di dunia industri kereta sebagai "El Pato" (The Duck), karena bentuk aerodinamik lokomotifnya.

"Kami membutuhkan waktu untuk memastikan bagian-bagian kereta, kemudian kami akan melakukan uji coba operasi," ujar Menteri Al-Seraisry.

"Kami sudah menyelesaikan 90 pekerjaan untuk stasiun-stasiun utama, dan kini kami sedang mempelajari prospek pembangunan stasiun baru di dekat Masjid Meeqat di Madinah untuk kepentingan para jamaah haji dan umrah," lanjutnya.

Sistem transportasi kereta dengan kecepatan 300 kilometer perjam tersebut akan melewati kota Mekkah, Jeddah, Bandara Internasional King Abdulaziz, Kota Ekonomi King Abdullah di Rabigh, dan ujungnya di Madinah.

Al-Seraisry, yang sedang menginspeksi stasiun kereta di madinah, mendesak pihak kontraktor untuk membangun sistem drainase air hujan yang sesuai di setiap stasiun.

Ia juga menyampaikan bahwa pekerjaan pembangunan dua stasiun yakni di Mekkah dan Madinah turut dipengaruhi oleh adanya musim Haji dan Umrah.

"Para insinyur menginginkan untuk membangun stasiun 1.2 meter di atas tanah agar terlindungi dari bajir,"

Stasiun di kota Madinah berlokasi di Kota Ekonomi Pengetahuan yang mencakup area seluas 172.000 hektar. Di dalamnya terdapat peron penumpang, enam jalur kereta, aula pemberangkatan dan kedatangan, sebuah helipad, sebuah masjid, serta tempat parkir yang bisa dimuati 1000 unit kendaraan.

Mohammed bin Khaled Al-Suwaiket, presiden Saudi Railway Organization, mengatakan bahwa proyek tersebut dapat menghasilkan 90 persen dalam 12 tahun. Ia memperkirakan total biaya proyek itu senilai 3 milyar Riyal Saudi. Ia mengatakan jalur kereta itu akan mengoperasikan 7 kereta di jalur Jeddah-Mekkah, 2 kereta di jalur Mekkah-Madinah, dan 4 kereta di jalur Mekkah-Rabigh.

The Duck dan gerbong penumpangnya dibuat dari bahan alumunium ringan sehingga tak hanya menghemat kebutuhan listrik dan energi, tetapi juga memungkinkan kereta tersebut mencapai kecepatan 300 kilometer perjam.
Kereta yang akan mengangkut jamaah haji dan umrah itu memiliki terbagi ke dalam dua kelas, Bisnis dan Ekonomi. Kereta itu juga dilengkapi pelindung cuaca serta sudah didesain untuk berjalan dalam suhu sekitar 55 derajat Celcius.

Pihak Talgo juga menaikkan standar mutu pendingin udara di dalamnya, sehingga cocok dengan intensitas panas di Arab Saudi. Modifikasi lainnya meliputi pelindung resistensi abrasi untuk bagian jendela, penambahan eksterior permukaan dengan lapisan film adhesif, serta peningkatan komposisi pelapis dan cat.

"Setiap rangkaian kereta diperkirakan dapat mengangkut sekira 20.000 penumpang setiap jamnya," pungkas Menteri Al-Suwaiket.(iina/cwo/islamedia.co)

"Penyelenggaraan ibadah haji sebaiknya dipisahkan dari kewenangan Kemenag (Kementerian Agama). Dengan begitu, Menag tidak akan terlalu direpotkan dengan masalah itu," kata Hidayat saat konferensi pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (21/1).

Menurutnya, lewat cara tersebut Menag akan lebih memiliki banyak waktu untuk mengurusi permasalahan agama yang begitu kompleks. "Kan, nama kementeriannya adalah Kementerian Agama, bukan Kementerian Haji," katanya.

Menurut Hidayat, berbagai permasalahan agama yang harus menjadi fokus Menag meliputi penataan moral bangsa, seperti pencegahan masyarakat melakukan tindak korupsi, memakai narkotika atau percobaan bunuh diri.

Dia mengatakan nantinya pemerintah dapat membentuk badan khusus seperti Badan Zakat Nasional atau Badan Wakaf Indonesia. Adapun, dia mengatakan nantinya lembaga tersebut dimungkinkan berada di bawah kewenangan Kemenag. Hanya, Kemenag tidak menangani langsung masalah ibadah haji.

Oleh sebab itu, Hidayat menuturkan, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji akan menjadi salah satu agenda Komisi VIII.

Di sisi lain, ide Menag Lukman Hakim Saifuddin untuk membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji juga menjadi sorotan Hidayat. Salah satu hal yang dipertanyakan adalah dana abadi umat.

"Dana abadi umat ini jumlahnya puluhan triliun. Dengan adanya badan ini, bagaimana posisi dana abadi umat? Siapa yang mengelola?" katanya. Menurutnya, karena ini bukan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perlu ada mekanisme lain dalam pengaturannya.

Sulit Menambahkan Kuota Haji

Di sisi lain, Hidayat menjelaskan tentang penambahan kuota haji yang masih belum dimungkinkan terjadi pada tahun ini. "Kemarin ada kebijakan baru dari Arab Saudi, di mana mereka minta tiap negara memotong kuota haji sebanyak 20 persen karena ada perluasan di sekitar Kabah," kata Hidayat.

Namun, hasil negosiasi kemudian menghasilkan keputusan kuota haji Indonesia tidak dikurangi, melainkan sama dengan tahun lalu. "Karena yang antre banyak sekali. Kalau dipotong lagi kuotanya, kapan mereka berangkat haji?" kata Hidayat.

Dia mengatakan pemerintah telah sepakat untuk memprioritaskan calon jemaah haji yang sudah sepuh dan belum pernah menunaikan ibadah haji. "Supaya para sepuh ini bisa tenang karena sudah menunaikan ibadah haji," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kuota peserta ibadah haji sama dengan tahun lalu, yaitu sebanyak 168.800 orang. Sejauh ini, persiapan untuk ibadah haji tahun 2015 tengah dipersiapkan.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan penerimaan jemaah haji tetap akan melalui Siskohat (Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terintegrasi). "Kami akan lalukan seleksi ketat. Calon jemaah haji yang belum pernah berangkat haji akan jadi prioritas," kata Lukman.
(meg/meg/republika)
Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengusulkan penyelenggaraan ibadah haji sebaiknya dilakukan oleh sebuah badan khusus.